Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara

Salah satu kebijakan yang inovatif dan futuristik di lembaga peradilan adalah Peradilan Elektronik yang diterapkan menggunakan aplikasi e-court. Dengan dasar yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengalami transformasi baik konsep maupun operasionalnya. Digitalisasi layanan peradilan juga dikembangkan pada tingkat upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2022. Peradilan elektronik dihadirkan dalam rangka membantu mengatasi berbagai hambatan dan rintangan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Dan akhirnya keadilan dalam hukum administrasi negara dapat terjamin lebih baik dan efektif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Buku “Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara: Panduan Praktis e-Court Tingkat Pertama dan Upaya Hukum” ini tidak hanya menyajikan teori hukum acara peradilan tata usaha negara yang relevan, tetapi juga mencakup bagaimana praktik beracara secara elektronik yang akan sangat membantu bagi para profesional hukum, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik dalam bidang peradilan tata usaha negara.